Purworejo – Pembagian harta warisan dalam Islam tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan atau keinginan keluarga, melainkan harus berpedoman pada ketentuan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT. Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian, Pendalaman, dan Pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LP3AK) Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMPWR), Jumat (6/11/2026), bertempat di Ruang Seminar Kampus Timur UMPWR.
Kajian kali ini menghadirkan Ust. Akhmad Arif Rifan, S.H.I., M.S.I. yang mengupas materi tentang ilmu faraid atau hukum pembagian harta warisan dalam Islam. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan ketentuan bagian masing-masing ahli waris, mulai dari suami, istri, ayah, ibu, hingga anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.
Mengacu pada Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, dijelaskan bahwa setiap ahli waris memiliki bagian tertentu sesuai dengan kondisi keluarga yang ditinggalkan. Seorang istri memperoleh bagian seperempat apabila suaminya meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, dan seperdelapan apabila terdapat anak. Sementara itu, seorang suami memperoleh bagian setengah apabila istrinya meninggal tanpa meninggalkan anak, dan seperempat apabila terdapat anak.
Adapun ketentuan bagian anak perempuan adalah setengah apabila seorang diri dan dua pertiga apabila terdapat dua orang atau lebih tanpa anak laki-laki. Apabila anak laki-laki dan perempuan hadir bersama sebagai ahli waris, maka bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian seorang anak perempuan. Sementara itu, ayah dan ibu masing-masing memperoleh seperenam apabila pewaris meninggalkan anak.
Lebih lanjut, Ust. Akhmad Arif Rifan menjelaskan prinsip pembagian harta warisan berdasarkan konsep ashhabul furud dan ashabah. Ashhabul furud merupakan ahli waris yang telah ditentukan bagian warisnya dalam Al-Qur'an, sedangkan ashabah merupakan ahli waris yang berhak menerima sisa harta setelah bagian-bagian tertentu diberikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan.
Salah satu hal penting yang menjadi perhatian dalam kajian tersebut adalah pemahaman mengenai pembagian warisan secara merata. Beliau menegaskan bahwa pembagian secara merata berdasarkan kesepakatan keluarga dapat dilakukan apabila seluruh ahli waris telah mengetahui dan menerima hak masing-masing sesuai ketentuan faraid, kemudian secara sukarela menyepakati pembagian yang berbeda.
"Boleh bagi rata, dengan syarat seluruh ahli waris ridha. Tetapi ridha itu harus setelah faraid, yaitu setelah dibagikan sesuai hukum. Tidak boleh dari awal dipaksa ridha," jelasnya.
Melalui kajian ini, jamaah diajak untuk memahami bahwa ilmu faraid bukan sekadar pengetahuan tentang angka dan bagian warisan, tetapi juga merupakan pedoman untuk menjaga keadilan, melindungi hak setiap ahli waris, serta mencegah perselisihan dalam keluarga. Pemahaman yang benar terhadap hukum waris Islam diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran umat Islam untuk menyelesaikan persoalan warisan berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.
Kegiatan kajian ini menjadi salah satu upaya LP3AK UMPWR dalam memperluas wawasan keislaman sekaligus meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui kajian ini, ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sesuai tuntunan syariat Islam. (Frh)